Demikian sari pendapat empat anggota fraksi berbeda di DPRA dalam pemandangan umum anggota dewan terhadap Nota Perhitungan APBA 2007 pada Rapat Paripurna DPRA, Selasa (25/11).
Iskandar dari fraksi Golkar dan Basrun Yusuf dari fraksi PPP mengatakan SKPA atau dinas/badan di jajaran Pemerintah Aceh mempunyai kinerja dengan nilai rapor ‘merah’. Artinya, sejumlah dinas teknis dan penerima dana serapan terbesar baik dari dana otonomi khusus (Otsus) maupun anggaran reguler dari APBA belum bekerja secara amanah.
Kedua anggota dewan dari daerah pemilihan Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah ini menyatakan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja, serta Badan Ketahanan Pangan masih memperlihatkan sejumlah kebobrokan.
Hasil temuan anggota dewan di lapangan, Dinas Pendidikan masih banyak terjadi ketimpangan, terutama mengenai bangunan sekolah yang belum selesai sesuai target yang disepakati dalam kontrak, sehingga banyak pekerjaan ditelantarkan.
Di samping itu, mutu bangunan banyak yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian kontrak. “Pengamatan kami di lapangan, hal ini disebabkan para pelaksana pekerjaan (pemborong) berusaha menekan harga penawaran serendah mungkin agar dapat memenangkan pelelangan,” ujar Basrun.
Laporan dari Pansus XVII DPRA juga menemukan buruknya kualitas pekerjaan yang didanai dengan APBA 2007, sehingga terkesan tidak berperannya perusahaan konsultan pengawas sebagaimana dialami pada pembangunan SMPN 6 Langsa, SKB Singkil, SMA Unggul Lhoksukon, dan SMA Unggul Sabang.
Anggota fraksi PPP ini juga mendesak pimpinan dewan untuk segera membentuk Pansus Pendidikan yang akan mengungkap berbagai ketimpangan dan kerugian uang negara serta mencari solusi di bidang pendidikan. Usul yang diungkap Basrun juga didukung oleh Iskandar (Golkar), Muslim Ayub (PAN), Fuadi Sulaiman (PKS), Syamsul Bahri (PBR dan Saifuddin Samin (PBB).
Sementara Muslim Ayub (PAN) dan Fuadi Sulaiman (PKS) menilai, penggunaan anggaran yang besar jika kualitas proyeknya rendah maka tidak ada manfaat dari segi utilitasnya (kegunaannya) bagi masyarakat. “Hal ini memperlihatkan masih bobroknya kenerja SKPA,” sebut Muslim Ayub.
Dia mencontohkan, kebrobrokan di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Banyak pekerjaan jalan yang didanai dengan anggaran 2007 belum diselesaikan dengan baik, antara lain jalan Rikit Gaib-Ketukah dan ruas jalan lainnya. “Kami juga belum memperoleh jawaban yang memuaskan dari gubernur tentang pemasangan jembatan Balley di Kecamatan Pining, Gayo Lues. Sampai saat ini jembatan pengganti rangka baja yang rusak diterjang banjir Desember 2006, belum dapat berfungsi, padahal jembatan ini sangat penting sebagai penghubung antar desa di seberang sungai,” lanjut Muslim Ayub.
Anggota dewan asal Aceh Tenggara ini juga mempertanyakan mengapa yang menangani pemasangan jembatan itu Biro Pembangunan Setda Aceh, bukan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang mempunyai Tupoksi untuk itu.
Seperti diketahui, anggaran belanja 2007 yang terserap hingga akhir masa berlaku tahun anggaran sebe
sar Rp3.137.627.210.432.87 atau 77,53 persen. Namun tidak ada artinya jika masih banyak SKPA yang mengabaikan kualitas proyek. Bahkan, ada proyek yang sama sekali tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(udin)
No comments:
Post a Comment