Hari Ini, Gubernur Tutup MTQ di Takengon

Aceh Tengah menjuarai Cabang Fahmil

Juara pertama Cabang Fahmil Quran Putra asal Aceh Tengah (baju putih) diapit oleh sejumlah panitia pelaksana usai mengikuti babak final, Minggu (28/6) di Gedung Olah Seni (GOS) Takengon. Tim Aceh Tengah berhasil menjuarai Cabang Fahmil Quran Putra pada MTQ XXIX tingkat Provinsi Aceh di Takengon. SERAMBI/MAHYADI

TAKENGON - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIX tingkat Provinsi Aceh yang berlangsung di Takengon, Aceh Tengah, Minggu (28/6) kemarin dilaporkan berakhir. Sementara upacara seremonial penutupan dan pengumuman pemenang, akan dilakukan Gubernur Aceh yang diwakili Sekda Aceh Husni Bahri TOB, Senin (29/6). Dari delapan cabang MTQ yang diperlombakan, sejak 22 Juni lalu, empat di antaranya, masing-masing cabang Tartil Quran, Syarhil, Khatil dan Musabaqah Menulis Kandungan Quran (M2KQ) tuntas dilaksanakan Sabtu (27/6) lalu. Sedangkan cabang Hifzil Quran, Tafsir Quran, dan Fahmil Quran secara keseluruhan telah rampung pula dilaksanakan siang kemarin.

Sementara itu untuk cabang Tilawah Quran, pelaksnaan babak finalnya baru tuntas dilaksanakan Minggu (28/6) malam tadi. “Untuk cabang Tafsir Quran, petang ini (kemarin petang-red) sudah rampung pelaksanaan perlombaanya, hanya tinggal menunggu hasil yang akan diumumkan pada acara penutupan,” kata Walid MAg, Panitia Pelaksana Cabang Tafsir, kepada Serambi (28/6). Nama-nama pemenang yang berhasil menjadi juara pada MTQ XXIX kali ini, belum dapat diumumkan karena semua hasil akan disiarkan serentak dengan acara penutupan. Sejauh ini, hanya pemenang Cabang Fahmil Quran namanya sudah diketahui yakni juara pertama Cabang Fahmil Putra diraih tim Kabupaten Aceh Tengah dan juara pertama Fahmil Putri direbut tim Aceh Besar. “Nama-nama pemenang akan diumumkan pada saat penutupan nanti,” sebut Walid MAg yang juga Kepala Madrasah Tsanwiyah Negeri (MTsN) Kampung Boom, Kecamatan Lut Tawar itu.

Seorang panitia Cabang Tilawatil Quran, Nasri mengatakan, semua cabang perlombaan tilawah tuntas, hanya menyisakan cabang tilawah dewasa putra dan putri yang digelar tadi malam, hingga pukul 21.00 WIB. Pantauan Serambi di sejumlah lokasi arena digelarnya cabang perlombaan MTQ ke XXIX, sebagian telah mulai dibersihkan dan para panitia tampak mulai mengangkut semua peralatan seperti soundsystem (pengeras suara) dan perlengkapan lainnya. Sementara di arena utama berlangsungnya MTQ Lapangan Musara Alun, Takengon, hingga Minggu malam, masih digelar sejumlah perlombaan, sehingga para pengunjung terkonsentrasi di depan panggung utama ini.(c35/min)

Akses m.serambinews.com dimana saja melalui browser ponsel Anda.

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

JK Menerawang Nasib dari Pelat Nomor Mobil

JAKARTA - Sehari setelah dikunjungi calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (25/6) kemarin, jajaran pimpinan Kelompok Kompas Gramedia (KKG), kembali menerima kunjungan capres Partai Golkar, M Jusuf Kalla yang berkunjung ke kantor Kompas, di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta.

Kalla yang mengenakan kemeja lengan panjang putih tiba tepat pukul 13.30 dan disambut oleh jajaran pimpinan di KKG, seperti CEO Agung Adiprasetyo, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Rikard Bagun, wartawan senior Agus Parengkuan, dan Redaktur Pelaksana Budiman Tanuredjo. Seperti juga SBY, Kalla dan rombongan diterima oleh pimpinan Kompas Gramedia, Jakob Oetama di lantai 6 Gedung Kompas Gramedia.

Seperti biasa, bukan Jusuf Kalla namanya jika tidak membuat setiap pertemuan yang dihadirinya hangat dengan derai tawa. Hal itu pula yang terjadi siang ini di kantor Harian Kompas, saat ia bersama rombongan diterima oleh jajaran pimpinan Kompas, siang kemarin. Seusai menikmati santap siangnya, Jusuf Kalla yang kini menjadi calon presiden dari Partai Golkar mulai menerawang peruntungannya untuk menjadi pemenang dalam pemilu presiden 8 Juli mendatang. Ia mengamininya dengan mengamati nomor polisi kendaraan dinasnya sejak menjadi menteri.

“Waktu pertama jadi menteri perdagangan, pelat nomor saya B 21, lalu jadi menko kesra B 12, setelah jadi wapres B 2 (RI 2), tinggal B 1 (RI 1) saja yang belum,” kata Kalla diiringi tawa dan tepuk tangan dari semua orang yang hadir di lantai 6 Gedung Kompas Gramedia. “Jadi hidup saya begitu, tinggal di bolak-balik saja,” sambungnya sambil terus tersenyum lebar.

Tak berhenti sampai di situ. Keyakinannya untuk meraih kursi RI 1 pun dapat dilihat dari lokasi kantornya selama menduduki jabatan di pemerintahan. Menurutnya, saat pertama kali menjadi menteri, ia memegang jabatan sebagai menteri perdagangan yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur, depan Stasiun Gambir.

Lalu, pada kesempatan selanjutnya, ia mendapat kepercayaan menjadi menteri koordinator kesejahteraan rakyat yang kantornya berdiri di Jalan Medan Merdeka Barat. Saat ini, ketika menjalani tugas sebagai wakil presiden, Kalla berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan. “Jadi setelah ini, tinggal Medan Merdeka Utara yang belum,” ujarnya sambil kembali tertawa. Di Jalan Medan Merdeka Utara, berdiri Istana Merdeka yang kini menjadi kediaman dinas Presiden RI, yang kini sedang dikejar oleh Kalla. “Jadi semua sudah terlihat,” katanya sambil terus bercanda.(kcm)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Pilpres dan Jasa Perdamaian Aceh

Kompas, Jumat, 26 Juni 2009 | 03:22 WIB

Teuku Kemal Fasya

Saat berkampanye di Aceh, Jusuf Kalla mengatakan, perdamaian Aceh adalah bagian dari prestasinya.

JK mengingatkan, hanya dirinya yang berani membubuhkan tanda tangan pada draf partai lokal dalam konsiderans Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Saat itu banyak elite nasional mengecamnya karena dianggap mengarah kepada ”sebatang rokok lagi” menuju kemerdekaan Aceh.

Komentar JK melahirkan reaksi dari kubu Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Hatta Rajasa membantah SBY tidak apresiatif terhadap perdamaian Aceh. Buktinya, pemerintah telah mengadopsi prinsip-prinsip perdamaian Helsinki ke dalam undang-undang pemerintahan Aceh dan peraturan pemerintah tentang partai lokal (kompas. com, 14/6).

Sejarah perdamaian

Beberapa dokumen menyebutkan, rintisan perdamaian Aceh telah dimulai sebelum bencana tsunami. Farid Husain, salah seorang tim pelobi, menyebutkan dalam memoarnya, To See the Unseen: Kisah di Balik Damai Aceh (2007), rapat-rapat partikelir telah dilakukan antara pihak Indonesia dan GAM pada masa darurat sipil. Diskusi dilakukan di beberapa tempat, seperti di restoran Aceh; daerah Benhil, Jakarta; di tengah hutan belantara Aceh Utara; Singapura; hingga Swedia.

Tsunami meningkatkan level perundingan sekaligus melibatkan pihak asing sebagai mediator. Dialog enam babak dimulai sejak musim dingin (27-29 Januari 2005) hingga musim panas (15 Agustus 2005) di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Disponsori Crisis Management Initiative, dengan peran Martti Ahtisaari sebagai motornya dan lobi seorang intelektual-pengusaha asal Finlandia yang telah dipercayai GAM, Juha Christensen.

MoU Helsinki adalah berkah perdamaian terbaik bagi Aceh karena telah bertahan hampir empat tahun. Bandingkan dengan tiga kesepakatan sebelumnya: Jeda Kemanusiaan (2000), Moratorium Kekerasan (2001), dan Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) atau Kesepakatan Penghentian Permusuhan (2002). Semuanya gagal berumur lebih dari enam bulan.

Prinsip-prinsip dalam CoHA banyak diadopsi dalam MoU Helsinki. Namun, prinsip seperti soal keamanan, bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan civilian reform gagal efektif. Salah satunya karena sering muncul perdebatan di media tentang pelanggaran masing-masing pihak. SBY (saat itu Menko Polkam) menuding GAM tidak fair menjalankan CoHA sehingga mengarah pada krisis keselamatan negara. Pemerintah juga siap mengambil langkah tegas untuk menghentikan CoHA (Kompas, 8/5/2003). Langkah tegas itulah yang diartikan sebagai operasi militer terpadu yang menjadi prahara kemanusiaan terburuk pascadaerah operasi militer (DOM).

Pada perjanjian Helsinki, presiden SBY sempat menolak kehadiran Partai GAM (sebelum diubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri, terakhir disetujui bernama Partai Aceh). Menurut dia, pembentukan partai lokal dari kelompok separatis tidak sesuai dengan semangat rekonsiliasi, persatuan, melupakan luka-luka lama, dan kembali ke Negara Kesatuan RI (Antara, 10/7/2007). Tak heran JK memiliki interpretasi hadirnya perdamaian di Aceh, terutama partai lokal, adalah hasil keberaniannya.

Komposisi tim yang merintis dialog Helsinki adalah all the Vice President’s Men atau disebut the Finland-Sulawesi connection. JK memang lebih aktif. Mereka yang dipercaya sebagai delegasi adalah Farid Husain (Deputi Menko Kesra) dan Hamid Awaluddin (mantan Menteri Hukum dan HAM), ditambah seorang menteri dari Aceh, Sofjan Djalil (Aboeprijadi Santoso, Dari Vila Vantaa ke Mabes Cilangkap, 2005).

Bersikap kritis

Tidak seperti daerah lain yang relatif bersih dari pengalaman traumatis, bagi Aceh, pemilu presiden kali ini jelas bertambang sejarah ingatan, terutama terkait militerisme. Untuk itu, mungkin Mega-Pro berpeluang kecil merebut suara di Aceh karena Megawati menyetujui proposal darurat militer (19 Mei 2003).

Sisa perebutan tinggal antara SBY-Boedi dan JK-Win. Jika dilihat peran aktif perdamaian, JK lebih unggul (meski tanpa partisipasi elemen sipil Aceh perdamaian juga utopia), tetapi keputusan akhir negara tetap di tangan SBY sebagai presiden. Kemungkinan ini menyebabkan JK tidak akan sendirian melenggang memperebutkan suara Aceh.

Ada dilema pada track record cawapres Wiranto. Sebagai jenderal reformis, ia di persimpangan. Pada masanya status DOM dicabut (7/8/1998). Wiranto juga meminta maaf atas sikap kasar ABRI terhadap rakyat Aceh. Namun ia tidak mengakui ada ladang pembantaian (killing fields) ala Kamboja yang dilakukan sistematis oleh institusi militer.

Itulah palu sejarah, penuh interpretasi dan ketidaksempurnaan. Meski demikian, rakyat Aceh harus bersikap sempurna: memilih pemimpin yang tidak ragu- ragu melanjutkan ide perdamaian, keadilan, dan demokrasi seperti sedang berlangsung di bumi Chik Di Tiro selama ini.

Teuku Kemal Fasya Dosen FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Hasil Putusan MK Partai SIRA Dapat Satu Kursi DPRA

BANDA ACEH - Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), akhirnya mendapat satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pembatalan SK KPU No.255/Kpts/KPU/2009 yang diajukan oleh Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (DP) 3 Aceh Utara.

Kepastian mendapat satu kursi DPRA itu disampaikan Ketua Tim Advokasi Partai SIRA, Safaruddin SH, kepada Serambi melalui telepon, Rabu (24/6) malam tadi. “Dengan putusan MK itu berarti SK KPU No.255/Kpts/KPU/2009, yang menetapkan perolehan satu kursi untuk Partai SIRA di DP 3 Aceh Utara tetap berlaku,” katanya.

Ketika ditanya, dari sejumlah calon anggota legislatif (caleg) Partai SIRA yang maju dari DP 3 Aceh Utara, jatah satu kursi DPRA ini untuk siapa, Safaruddin SH mengatakan bahwa itu untuk caleg Partai SIRA yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak dari DP tersebut. “Berdasarkan hasil pemilu legislatif 2009 lalu, caleg Partai SIRA yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak itu Zoel Fadhli SE,” katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Partai SIRA, Muhammad Nazar, yang dimintai konfirmasinya terkait putusan MK tersebut membenarkan bahwa dengan ditolaknya gugatan pembatalan yang diajukan oleh Partai Golkar itu, Partai SIRA mendapat satu jatah kursi di DPRA. “Sejak awal kita sudah memprediksikan bahwa keputusan KPU, yang menetapkan satu kursi untuk Partai SIRA dari DP 3 sudah benar,” katanya kepada Serambi, tadi malam.

Ditolak MK
Sebelumnya, Tim Advokasi Partai SIRA juga melaporkan sejumlah kasus tindak kekerasan yang dialami oleh para aktivis dan simpatisannya di lapangan pada masa kampanye pemilu legislatif lalu. “MK mengakui adanya tindak kekerasan yang diterima oleh Partai SIRA, namun gugatan kita itu ditolak dengan pertimbangan bahwa proses demokratisasi di Aceh masih dalam masa transisi pascakonflik,” kata Safaruddin.

Terkait penolakan atas gugatan yang diajukan pihaknya kepada MK, Ketua Tim Advakasi Partai SIRA itu mengungkapkan bahwa dalam mengajukan gugatan tersebut pihaknya sudah menyertakan bukti dan saksi-saksi yang cukup kuat. “Tapi, sesuai dengan undang-undang putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Jadi, ya kita terima saja,” pungkasnya.(ask)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

KIP Aceh Utara Periksa 360 Ribu Surat Suara

LHOKSUKON - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, memeriksa 360.031 kertas surat suara Pilpres 2009. Setelah disortir, surat suara itu akan dikirim ke 996 TPS yang tersebar di 852 desa dalam wilayah Aceh Utara. Sekretaris KIP Aceh Utara, Abdullah Hasboh, didampingi Pokja Logistik Jufri Sulaiman kepada Serambi Selasa (23/6) mengatakan, sesuai data terakhir bulan Mai 2009, jumlah pemilih di Aceh Utara 351.992 orang. Jumlah tersebut berkurang 10 ribu dibandingkan pemilu legislatif dua bulan lalu.

Menurut Abdullah Hasboh dan Jufri, pemeriksaan atau penyirtiran surat suara itu melibatkan puluhan pekerja. Surat suara yang rusak semuanya telah dipindahkan. Namun, kata Abdullah, hal itu tidak akan menjadi kendala, karena surat suara yang diterima oleh KIP Aceh Utara lebih sekitar dua persen dari jumlah pemilih yang telah terdaftar.

Pokja Logistik Jufri Sulaiman menambahkan, dengan sudah tibanya kertas surat suara juga tinta di Lhokseumawe, diharapkan seluruh proses persiapan di tingkap KIP selesai pada, 29 Juni dan sudah mulai diterima oleh pihak PPK pada tanggal 4 Juli. Selain kertas suara kepada para calon pemilih pilpres, kata Jufri, KIP juga menyediakan formulir A-5 untuk warga yang ingin mencontreng di tempat lain, karena alasan tertentu. Misalnya bagi petugas anggota KIP yang ditugaskan ke luar kecamatan tempat berdomisilinya, atau wartawan yang mendapat tugas peliputan di luar daerah kecamatannya. Untuk mendapatkan formulir ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain tiga hari sebelum hari H sudah mendaftar ke panitia dimana dia terdaftar namanya sebagai pemilih dan ada syarat lainnya.(ib)

Akses m.serambinews.com dimana saja melalui browser ponsel Anda

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Palang Merah Norwegia Latih Pegawai RSJ Aceh

BANDA ACEH - Palang Merah Norwegia, memberikan pelatihan untuk para pegawai Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh. Pelatihan yang berlangsung selama empat hari (22-25 Juni) itu dipusatkan di The Padee Hotel, Banda Aceh. Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh, H Saifuddin pada saat membuka acara tersebut Senin kemarin mengatakan, dengan adanya kegiatan pelatihan dialog dan traning fasilisator yang diberikan oleh Palang Merah Norwegia diharapkan mutu pelayanan di RSJ lebih meningkat dimasa akan datang.

“Kami berharap Norwegia untuk terus membantu RSJ Aceh, karena kita menyadari masih banyak kekurangan dalam berbagai hal,” katanya. Dikatakan, selama ini Norwegia melalui organisasi palang merahnya tidak saja membantu dalam hal pengembangan sumberdaya manusia bagi RSJ, tetapi juga turut memberi bantuan dalam bentuk fisik dengan membangun sejumlah fasilitas.

Pelatihan yang diikuti sekitar 30 peserta dari tenaga lapangan dan manajemen RSJ tersebut, dengan tenaga tutornya sebanyak tiga orang langsung didatangkan dari Norwegia yaitu, Sigurld Paulsen (ahli pengembangan organisasi dan master plant), Kristiansand, dan Francisca Maristha. Disamping itu juga dibantu tiga tenaga tutor dalam negeri yaitu, Endra Setiawan, Ninik Supartini, dan Indah Putri.

Pelatihan ini nantinya diharapkan dapat menemukan komunikasi dua arah yang lebih baik, antara tenaga lapangan dan manajemen RSJ. “Sehingga apa yang dibutuhkan pihak lapangan bisa langsung ditanggapi oleh pihak manajemen, begitu juga sebaliknya. Pelayanan yang kurang bagus selama ini mungkin akibat tidak terbangunnya komunikasi dua arah yang baik tersebut,” kata Endra Setyawan yang juga menjabat program manajemen dalam kegiatan tersebut.(sup)

Akses m.serambinews.com dimana saja melalui browser ponsel Anda.

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

JK Beli Teri, SBY Bela Diri - Megawati Unjuk Gigi -

DENPASAR - Beragam pernyataan, lagak, dan gaya dilakoni ketiga calon presiden (capres) RI dalam masa kampanye pilpres di tempat terpisah, Minggu (21/6) kemarin. Di Bali, Jusuf Kalla (JK) membeli 20 kilogram ikan teri dan membagikan gratis kepada warga pesisir. Di Medan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membela diri terhadap isu-isu yang memojokkan dirinya dan pasangannya, Boediono. Sedangkan Megawati Soekarputri (Mega) unjuk gigi di Garut bahwa perempuan mampu mandiri dan ia minta agar kesempatan diberikan kepada perempuan.

Dalam kunjungannya ke Bali, JK mendatangi pasar ikan Kedonganan, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Di sini JK yang didampingi Ny Mufidah Kalla disambut ribuan nelayan. Berjubel mereka ingin mendekat dan berebut salaman dengan putra Bugis itu. JK terlihat antusias mengeliling bibir pantai. Beberapa kali ia berhenti dan berdialog dengan nelayan. “Gimana tangkapan ikannya?” kata JK. Sementara Ny Mufidah dengan saksama melihat ikan-ikan segar yang sedang disortir.

Beberapa kali JK dengan santai mengangkat ikan segar. “Ah ikan aku suka ini. Ikan mairo (teri),” kata JK yang spontan merogoh uang di sakunya untuk membeli ikan tersebut. JK jadinya membeli 20 kg ikan teri. Dengan santai ia bayar sendiri teri tersebut dengan uang cash Rp 150 ribu dari saku celananya. Semua ikan itu akhirnya dibagi-bagikan kepada masyarakat yang berada di sekelilingnya. Melihat JK membagikan ikan, spontan warga bertepuk tangan.

Usai mengunjungi tempat pendaratan ikan Kedonganan, JK melanjutkan perjalanan ke Semarang, Jawa Tengah, untuk kampanye dialogis di Gedung Kridanggo. Kemudian ia bergerak ke Ngangkruk Pengging Banyudono, Boyolali, dan terakhir melakukan kampanye terbuka di lapangan Kota Barat, Surakarta.

Bantah isu
Lain JK, lain pula SBY. Saat berkampanye di Medan, Sumatera Utara, kemarin, capres yang sedang menjabat Presiden RI itu mengatakan bahwa pada masa kampanye pilpres ini banyak gosip dan isu yang sengaja diedarkan untuk mendiskreditkannya dan pasangannya, Boediono. “Semakin banyak gosip dan isu yang beredar melalui SMS atau pesan singkat yang bertujuan mendiskreditkan pasangan SBY-Boediono,” katanya dalam pidato kampanye.

Isu yang pada awal kampanye pilpres muncul, lanjutnya, adalah mengenai dirinya telah menyusun kabinet untuk pemerintahan lima tahun ke depan. “Itu gosip yang jauh dari kebenaran. Isu yang tidak jelas sumbernya bahwa SBY telah susun kabinet dan bagi-bagi kekuasaan sama sekali tidak benar,” katanya di hadapan sekitar 2.000 orang peserta kampanye dari berbagai parpol pendukung SBY-Boediono.

Menurut SBY, saat ini baru masuk masa kampanye dan menuju pilpres, sehingga tidaklah mungkin baginya untuk menyusun kabinet. “Saya akan susun kabinet jika kembali diberi mandat. Jadi, kalau ada yang dengar isu itu, saya katakan itu tidak benar,” tegasnya. Selain mengenai bagi-bagi kekuasaan menjelang pilpres, SBY juga mengungkap isu yang menyebutkan bahwa kebijakan SBY akan berubah jika terpilih lagi menjadi presiden.

Isu miring itu menyebutkan SBY tidak lagi akan menjadikan NKRI sebagai harga mati jika terpilih lagi. “Mana mungkin. Bagi saya Pancasila, UUD 1945, dan NKRI merupakan harga mati,” tegasnya. Pada kesempatan itu SBY juga mengungkapkan banyaknya spanduk gelap yang mediskreditkan SBY-Boediono, yang dnilainya sebagai sikap yang tidak ksatria. Karenanya dia berharap pihak-pihak berwenang dapat mengambil tindakan tegas dan menegakkan aturan.

Agar diberi porsi
Capres Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah agar memberikan porsi yang lebih besar kepada kaum perempuan untuk berkiprah dan berprestasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat. “Kemandirian kaum perempuan harus diwujudkan dengan banyaknya memberikan kesempatan kepada mereka, termasuk pendidikan politik,” kata Mega dalam pidato kampanyenya di Garut, Minggu.

Menurutnya, pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting agar rakyat mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sekaligus dapat melakukan pilihannya sendiri berdasarkan hati nurani. “Rakyat dapat memilih atas pilihannya sendiri dan bukan akibat unsur paksaan atau iming-iming pembagian uang dan materi,” kata Mega.

Kepada kalangan aparat dari mana pun, Mega menyerukan agar berbaik hati kepada rakyat dan tidak menyakitinya karena mereka berasal dari rakyat dan digaji juga oleh rakyat. Megawati mengemukakan pula optimismenya bisa memenangkan Pilpres 2009, karena dialah satu-satunya calon dari kalangan perempuan yang paling tahu kesulitan dihadapi kaumnya sendiri. Dengan pernyataan itu, artinya Mega sedang unjuk gigi atas kapasitas dan statusnya sebagai satu-satunya capres perempuan.

Kampanye Mega dihadiri ribuan warga Garut dari berbagai kelompok seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), asosiasi pedagang pasar, perguruan silat Gajah Putih, GMNI, LSM Mitra Perempuan, Perhimpunan Mahasiswa Garut Selatan, Komunitas Olahraga Berprestasi, Barisan Rakyat Arus Bawah, serta Gerakan Indonesia Bersatu. Usai kampanye di Garut, rombongan capres nomor urut 1 itu melanjutkan perjalanan ke Tasikmalaya, Ciamis, Jawa Tengah, Kebumen dan Yogyakarta. (ant/*)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Aceh Menjadi Tuan Rumah Kemenangan SBY-Boediono

BANDA ACEH - Calon presiden/wakil presiden SBY-Boediono menggantungkan harapan besar kepada masyarakat Aceh dalam pemilu presiden 8 Juli mendatang. Provinsi Aceh diharapkan menjadi tuan rumah bagi kemenangan pasangan capres/wapres yang diusung 24 partai koalisi itu. “Aceh adalah wilayah penting. Bagi kami tidak ada satu pun daerah yang tidak penting,” kata Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, kepada pers usai acara deklarasi Tim Kampanye Daerah (Timkamda) SBY-Boediono di Taman Sari Banda Aceh, Kamis (18/6) sore.

Acara deklarasi itu juga dihadiri Ketua Majelis Tinggi Partai SIRA Muhammad Nazar yang juga Wakil Gubernur Aceh serta sejumlah pimpinan parpol di Aceh yang berkoalisi mendukung SBY-Boediono. Anas menyebutkan, SBY bersama para pembantunya, termasuk Wapres Jusuf Kalla (JK), telah berperan penting bagi lahirnya perdamaian Aceh pada tahun 2005. Spirit perdamaian ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk sebuah masa depan Aceh lebih baik.

“Sejarah masa lalu mari kita kuburkan. Sejarah perdamaian yang ada sekarang kita tingkatkan. Jangan berhenti hanya di sini, sebab ini menjadi modal bagi masa depan Aceh mendatang,” kata Anas. Mantan Ketua Umum PB HMI itu menyebutkan, lahirnya perdamaian di Aceh bukan atas karena usaha seseorang. Damai di Aceh lahir karena usaha kolektif semua pihak.

“Jadi, tidak ada aktor tunggal perdamaian Aceh. Perdamaian Aceh bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Tapi lewat perjuangan panjang dan korban jiwa, juga melalui usaha banyak aktor yang berperan,” kata Anas. Pernyataan ini terkesan menanggapi klaim calon presiden RI Jusuf Kalla dalam kampanyenya di Aceh pekan lalu yang menyebutkan bahwa dirinyalah yang paling berperan dalam proses perdamaian Aceh. Anas menyebutkan, proses damai di Aceh merupakan buah dari kerja kolektif pemerintah. Termasuk di dalammnya para mantan juru runding GAM, TNI, dan juga Jusuf Kalla yang saat itu ditugaskan Presiden SBY sebagai orang yang paling aktif mengupayakan perdamaian Aceh, serta mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari, sebagai mediator perdamaian dari Crisis Management Initiative (CMI).

Maka, kata Anas, sangat ironis kalau ada klaim sepihak terkait siapa yang paling berperan dalam perdamaian Aceh. “Dan tentu kita akan kualat kalau tidak menyebutkan rakyat Aceh sebagai faktor penting dari perdamaian Aceh. Dan juga tidak boleh kita lupakan, perdamaian juga lahir karena kehendak dari Allah swt dengan adanya musibah tsunami sebagai tamsil Tuhan untuk menyapu darah dan sejarah Aceh yang penuh konflik menuju sebuah masa depan perdamaian,” papar Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Menunrt Anas, modal damai yang sudah tercipta harus menjadi spirit bagi masa depan Aceh yang lebih baik. Dia sebutkan, mengapa alasan SBY memilih Boediono sebagai capres, karena SBY inngin menjadikan kepemimpinannya sebagai pasangan pekerja, bukan pasangan politik. “Kalau SBY dan Boediono terpilih, kita akan menjadi saksi bahwa akan ada masa depan Indonesia yang lebih baik, demokratis, dan sejahtera,” ujar Anas.

Dia menyakini dengan dukungan 24 partai koalisi dengan modal 56% kursi di DPR dan 58% suara sah pada pemilu legislatif, maka hal itu merupakan modal besar bagi SBY-Boediono untuk melaju ke tampuk pimpinan negeri ini. “Kalau dukungan ini tetap terjaga, maka ini akan menjadi fondasi dukungan yang kokoh,” katanya.

Siap menangkan
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai SIRA, Muhammad Nazar, yang sedang mengambil cuti sebagai pejabat negara dari Mendagri menyebutkan bahwa sosok SBY dinilai sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Dalam diri SBY, kata dia, terdapat kearifan yang sudah terbukti dengan lahirnya perdamaian Aceh di bawah kepemimpinannya sebagai presiden.

Dia sebutkan SBY telah aktif dalam merintis perdamaian Aceh sejak menjadi Menkopolkam dan lebih intens menjajaki lahirnya MoU Helsinki ketika menjabat sebagai Presiden yang Wapresnya adalah Jusuf Kalla. Menurut Nazar, apa yang sudah dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan SBY saat ini harus dilanjutkan. Di bawah kepemimpinan SBY, Nazar menilai, perdamaian Aceh akan terjamin.

Ia juga menyebut beberapa alasan lain yang terkait kepimpinan SBY yang dinilai layak untuk memimpin kembali Indonesia. Antara lain, selama pemerintahan SBY tingkat pertumbuhan ekonomi berkembang lebih baik. SBY menargetkan pertumbuhan sektor ekonomi mencapai 7-8 persen. Target ini, menurut Nazar, sangat realitis. Selama kepemimpinan SBY, katanya, sektor perbankan syariah juga meningkat, ditandai dengan berdirinya bank-bank berbasis syariah. Tak terkecuali di Aceh. “Ini tidak akan terjadi jika tidak ada kebijakan pemerintah,” kata Nazar.

Dalam hal stabilitas politik dan keamanan, ulasnya, selama pemerintahan SBY juga dirasa kian terkendali. Bahkan, aksi teror dan pelanggaran HAM jauh lebih kecil dibandingkan pemerintah sebelumnya. Hal yang juga lebih penting, kata Nazar, SBY memilki tekad besar mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Oleh karena itu, SBY layak untuk memimpin sekali lagi. Terlebih berpasangan dengan Boediono yang juga seorang pekerja ulet. Jadi, ini adalah pasangan ideal,” ulasnya.

Hal yang kurang lebih sama juga diungkapkan Ketua DPW PAN Aceh, Azwar Abubakar. Menurutnya, PAN memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat karena dilandasai beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah terkait dengan sosok dan integritas kepemimpinan SBY. “Banyak militer, tapi tidak banyak yang seperti Pak SBY. Pak SBY adalah militer yang bijak dan menghormati HAM. Ini sudah ditunjukkannya saat menyelesaikan konflik Aceh,” tukas Azwar. (sar)

Akses m.serambinews.com dimana saja melalui browser ponsel Anda.

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Hanya Anak-anak yang Nilai JK Kekanak-kanakan

BANDA ACEH - Pernyataan kubu Capres/Wapres, SBY-Boediono di Aceh yang menilai JK kekanak-kanakan ternyata mendapat reaksi keras dari Tim Kampanye Daerah Capres/Cawapres JK-Wiranto. Sekretaris Tim Kampanye Daerah Aceh JK-Wiranto, Khalid menyatakan, pernyataan itu tidak berasalan dan terkesan asal bunyi tanpa dilengkapi referensi yang cukup.

“Saya pikir orang Aceh semua sudah tahu siapa itu JK. Maka saya kira hanya anak-anak yang menilai JK kekanak-kanakan. Kan anak-anak tidak banyak tahu, maka dia asal bicara,” kata Khalid kepada Serambi, Rabu (17/6). Ia menanggapi pernyataan Juru Bicara Timkamda Aceh SBY-Boediono, Muhammad MTA yang dilansir sejumlah media, kemarin.

Menurut Khalid, apa yang diungkapkan JK dalam kampanye dialiogis pekan lalu di Anjong Mon Mata tentang proses perdamaian Aceh sebuah fakta sejarah. “Saya kira siapa pun dan pihak mana pun yang terlibat dalam proses damai itu tidak memungkiri bahwa peran JK memang lebih banyak dibalik suksesnya proses damai Aceh itu,” katanya.

Maka, ujar Khalid, kalau kemudian ada pihak yang merasa terbakar jenggot akibat JK mengungkapkan fakta yang sebenarnya, orang itu perlu dinilai kekanak-kanakan. “Kita tidak boleh lupa terhadap fakta sejarah yang sebenarnya, karena bila lupa dan ada pihak yang memutarbalikkan fakta sejarah maka akan menimbulkan kesalahan besar di masa akan datang. Karena generasi akan datang akan salah mengambil kesimpulan terhadap sejarah yang ada,” katanya.

Terkait dengan persoalan tersebut, Khalid mengharapkan kepada masyarakat terutama simpatisan Capres/Cawapres JK-Wiranto untuk tetap tenang dan tidak perlu menanggapi secara berlebihan. Seperti diberitakan kemarin, pernyataan calon presiden RI, H M Jusuf Kalla yang menyebut dirinya paling berperan dalam proses perdamaian Aceh ternyata tidak hanya menghangat di tingkat elit politik Jakarta. Sikap JK tersebut juga juga menuai reaksi dari pendukung SBY-Boediono di Aceh. Tim Kampanye Daerah (Timkamda) SBY-Boediono untuk wilayah Aceh menilai klaim JK tersebut sebagai bentuk sikap politik yang reaksioner.

“Kita sayangkan klaim JK saat dia berkampanye di Aceh. Ada semacam black campaign yang ditujukan kepada SBY. Itu semestinya tidak perlu terjadi. Sikap JK ini tidak lebih bentuk pola pikir pikun, panik, dan reaksioner,” ujar Juru Bicara Timkamda SBY-Boediono untuk Provinsi Aceh, Muhammad M TA dalam konferensi pers dengan wartawan di Media Center Timkamda Aceh, Selasa (16/6).(sup)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Aceh, SBY atau JK? Oleh Rustam Effendi

KOLOMNIS Kompas, Sindhunata, mengungkapkan keprihatinannya atas berpisahnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli 2009 mendatang. Dalam catatan sepakbolanya yang berjudul “Bahaya Konservatisme” itu, Sindhunata, memaparkan betapa SBY-JK sebenarnya telah meletakkan landasan pembangunan yang benar dan tepat dalam proses pembangunan selama lima tahun ini (2004-2009). Namun apa dikata, harapan itu sirna, SBY dan JK tak lagi dalam satu perahu pada Pilpres kali ini.

Keputusan SBY dan JK yang tak lagi sekubuh itu yang disayangkan banyak pihak. Sindhunata, menguraikan keprihatinannya lewat filosofis sepakbola. Khususnya sepakbola di Eropa, telah mengalami perubahan cepat, tidak bergaya konservatif tapi semakin inovatif dan ofensif. “Siapa yang berani menyerang, merekalah yang akan menang,” tulis Sindhunata. Tidaklah heran, jika ada pelatih yang harus terdepak akibat ketidak-mampuannya melakukan pembaruan gaya bermain tim asuhannya.

Inovasi kian nyata. Seperti kita menyaksikan kemenangan FC Barcelona (Barca) atas Manchester United (MU) difinal Liga Champions beberapa pekan lalu. Barca telah melakukan inovasi dan reformasi pada saat yang tepat, tidak menganut pola konservatif dengan bermain defensif, tetapi menyerang. Barca menggebrak penuh atraktif, dan pelatih Guardiola mengomandoi anak asuhannya dengan pola menyerang menghancurkan pertahanan MU. Hasilnya, pemain MU yang diasuh manajer tim, Sir Alex Ferguson itu, dibuat mati kutu. Lionel Messi, dengan postur 170 cm itu meliuk-liuk penuh impresif, menjelajahi hampir setiap sudut lapangan, membikin pemain lini belakang MU ketar-ketir dan habis akal. Cristiano Ronaldo (CR7) yang menjadi andalan Sir, tak dapat berbuat banyak. Permainan CR7 seakan mencapai antiklimaksnya, perannya sebagai inspirator tim tak terlihat sama sekali. Nyata benar, raut wajah CR7 kuyu sepanjang permainan. Pemain yang baru dibeli oleh Presiden Real Madrid, Florentino Perez, senilai 93 juta euro (Rp 1,3 triliun) ini tidak mampu memperlihatkan keahliannya mendribble dan mengocek bola. Dan MU bertekuk lutut di hadapan Barcelona. Guardiola, sang pelatih Barca yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh banyak pemerhati, benar-benar menjadi orang yang paling berbahagia. Dalam usianya yang relatif muda (38 tahun), ia telah membuat sejarah. Sebagai pelatih, Guardiola memahami benar tentang “defining moment”.

Defining moment, seperti sebut Sindhunata, sepatutnya dipahami oleh semua pihak secara jernih. Siapapun kita, dari golongan apa pun, dan kelas sosial serta gelar apa pun yang disandang, dapat mengartikan kedudukan, peran, dan tindakan yang harus diperbuat secara cerdas. Kemampuan ini menjadi super penting manakala kita memasuki era seperti masa “krisis” sekarang ini. Masa krisis menghendaki semua komponen bangsa untuk berpikir dan bertindak lebih rasional, taktis, dan “sinerjis”.

Nyatanya, tidaklah mudah mewujudkan harapan ideal itu. Dalam banyak pengalaman, seringkali kebersamaan harus berujung dengan keberpisahan. Kendati awalnya semua dirajut secara bersama dengan memikul segala penderitaan dan pengorbanan. Namun seringkali rajutan itu terburai, sirna dan tak berbekas ketika berada di ujung perjalanan. Begitu mudahnya tercerabut kebersamaan itu, dan akibatnya, langkah-langkah inovasi dan pembaruan tak berlanjut. Perilaku semacam ini semakin lazim ditemui di seputar kehidupan kita.

Dalam ranah politik, misalnya, nilai-nilai kebersamaan dan pengorbanan seringkali tergerus dibawa arus ketika dihadapkan pada kepentingan partai, atau kelompok. Tidak ada lagi kearifan dan kebijaksanaan. Semuanya terkalahkan oleh yang namanya “kepentingan”. Manuver-manuver yang dipertontonkan selalu bermuara pada satu titik, yaitu “kekuasaan”. Tidak usah heran, jika defining moment tergantung pada siapa yang mengartikannya. Semuanya sangat ditentukan oleh sikon (situasi dan kondisi). Boleh jadi, suatu waktu prinsip yang diusung adalah “bersama kita bisa”. Tetapi jangan salah, di lain waktu prinsip itu juga dapat berubah, “tanpa” bersama pun kita bisa. Bahkan, mungkin lebih bisa, lebih cepat, dan lebih baik.

Pasangan ideal
Bagi masyarakat Aceh, SBY-JK sebenarnya pasangan yang paling ideal. Di mata orang Aceh, keduanya ibarat dua sisi mata uang, karena dua tokoh yang sangat berjasa dalam menghadirkan perdamaian di Aceh. Rasanya sulit Aceh bisa sedamai dan setenang sekarang ini, jika Presidennya bukan SBY atau Wapresnya bukan JK.

Masyarakat Aceh mengetahui benar peran besar Wapres JK dalam menata langkah awal menuju proses negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai (Pemerintah RI dan GAM). Dalam banyak publikasi, betapa besar upaya JK dalam menghentikan pertikaian dan melepaskan daerah ini dari lilitan dan cengkeraman konflik. Konflik yang sekian lama sulit ditengahi dan telah menelan banyak korban, tapi dapat terselesaikan lewat andil JK. Masyarakat Aceh tentu tidak akan melupakan jasa dan ketulusan JK. Tentu, semua langkah dan upaya JK tidan berjalan mulus jika tanpa direstui SBY selaku Presiden.

Di mata masyarakat Aceh, SBY pun dikenal sebagai pemimpin yang begitu berempati. Setidaknya itu terpantau dari kerelaannya mendukung setiap proses yang menuntun Aceh menuju kedamaian. Sudah empat presiden yang memimpin Tanah Air ini (tidak termasuk Soekarno), tapi tidak satupun yang mampu meredakan gejolak politik (konflik). Baru di tangan SBY, rakyat Aceh dapat menikmati kedamaian dan merasakan ketenangan hidup.

Pascabencana tsunami, sebelum tercapainya MoU Helsinki, perhatian Sang Presiden terhadap Nanggroe ini pun begitu besar. Semua orang Aceh tahu, bagaimana SBY rela bermalam di daerah ini kala itu, agar beliau ikut merasakan penderitaan yang dialami para pengungsi korban tsunami. Hal yang sama juga dilakukannya di Yogyakarta yang juga terkena bencana gempa. Tidak banyak pemimpin seperti SBY, yang memiliki rasa empati. Maka ketika keduanya tidak lagi bersama dalam Pilpres kali ini, masyarakat Aceh akan dihadapkan pada situasi yang sulit. Ibarat buah simalakama, dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu.

Bagi masyarakat Aceh, SBY dan JK merupakan orang-orang yang memiliki karakter kepemimpinan yang “terbaik” dan tepat untuk Nanggroe ini. Keduanya terbukti telah berbuat banyak dan amat berjasa bagi provinsi ini. Keduanya telah mengartikulasi secara cerdas defining moment dengan menggagas dan mewujudkan perdamaian di Serambi Mekkah ini. Tapi apa hendak dikata, kini hanya tinggal sebatas angan-angan belaka. SBY dan JK tak lagi bersama. Sayangnya pula, kita hanya dibolehkan memilih seorang Presiden dalam Pilpres nanti, tidak boleh lebih. Lalu, siapa calon Presiden yang pantas dipilih oleh masyarakat Aceh, apakah SBY atau JK?

* Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Program Magister Ilmu Ekonomi Unsyiah

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Ngabalin: Kalla Mengupas Sejarah Perdamaian Aceh

PADANG - Cerita di balik layar soal proses perdamaian di Aceh yang diceritakan Jusuf Kalla ternyata menimbulkan polemik. Setelah kubu SBY menanggapi pernyataan tersebut, kubu JK tak mau selesai begitu saja. Ali Mochtar Ngabalin, Juru Bicara Tim Kampanye JK-Wiranto, menilai apa yang dilakukan JK bukan sebagai tindakan tak etis. Pasalnya, sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla punya tanggung jawab mengupas sejarah keberhasilan perjanjian Helsinki sehingga tercapai damai di Aceh.

“Kalau langkah-langkah yang dilakukan Wapres Jusuf Kalla sekarang dikemukakan dan diceritakan kepada teman-teman Aceh, apa yang salah dari materi itu. Tidak ada, itu semua fakta dan saatnya harus dibicarakan,” kata Ali Mochtar Ngabalin saat berkunjung ke Padang, Sumatera Barat, Minggu (14/6).

Menurut Ngabalin, pernyataan Kalla diperlukan secara terbuka supaya masyarakat Aceh mengetahui. “Jangan sampai di kemudian hari, masyarakat dan keluarga NAD tidak mengerti perdamaian,” ujarnya. Ngabalin menambahkan, perjuangan mencapai perdamaian bukan suatu rekayasa kecil. Perdamaian ini sebuah konsep negara besar yang bisa memberikan ketentraman bagi kehidupan bangsa dan negara. “Biar masyarakat tahu siapa yang bekerja, siapa berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara, siapa yang bisa mempersembahkan seluruh tenaga dan pikiran, bahkan anggaran dan duit pribadinya untuk menyelesaikan konflik ini,” jelasnya. Ngabalin menjelaskan, memo Kalla diberikan agar memuluskan perjanjian Helsinki yang sempat mandeg karena disebut-sebut berbenturan dengan UUD 1945, NKRI, dan Pancasila. “Bagi kita, UUD 1945, NKRI, dan Pancasila harga mati,” terangnya.(persdanetwork/ade)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Pejabat BUMN Tak Boleh Jadi Tim Kampanye Bayangan

Jakarta - Larangan pejabat BUMN untuk jadi tim kampanye tidak hanya diperuntukkan bagi tim kampanye resmi. Para pejabat itu juga dilarang jadi tim kampanye bayangan.

Hal ini merujuk pada Peraturan KPU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pilpres. Dalam pasal 8 ayat (1) dikatakan, pelaksana kampanye terdiri atas pengurus partai politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan.

Sedangkan dalam ayat (3) dikatakan, yang dimaksud dengan organisasi penyelenggara adalah organisasi yang ditunjuk pasangan calon, antara lain organisasi sayap parpol atau gabungan parpol dan atau organisasi penyelenggara kegiatan (EO).

"Dengan ketentuan ini kalau dilihat dari larangan pada pasal 70, maka pelaksana kampanye tidak boleh menyertakan pejabat BUMN," kata anggota KPU I Gusti Putu Artha.

Hal itu dikatakan Putu usai rapat koordinasi pengawasan pemilu antara Bawaslu dengan KPU, Depdagri, Kementerian BUMN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, TNI, dan Polri di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta, Rabu (17/6/2009).

Poin penting di sini menurut Putu adalah bahwa organisasi sayap itu haruslah ditunjuk oleh salah satu pasangan calon. Dengan demikian organisasi itu bisa dikatakan sebagai pelaksana kampanye.

"Pertanyaannya apakah organisasi sayap itu ditunjuk oleh pasangan calon atau
tidak. Ini tugas Bawaslu untuk melacaknya," kata Putu.

( sho / irw )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

JK Kampanye Dialogis di Palembang

Capres Jusuf Kalla menjawab sejumlah pertanyaan ketika berlangsungnya kampanye dialogis di GOR Sriwijaya, Palembang. Jusuf Kalla berjanji akan memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara bila terpilih menjadi Presiden mendatang. (Dok JK).
17/06/2009 15:54


Capres Jusuf Kalla menggelar kampanye dialogis di GOR Sriwijaya, Jalan POM IX Palembang, Rabu (17/6). Dalam kampanye di Palembang ini, JK juga mengunjungi Pasar 16 Ilir, Palembang.

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

JK Janjikan Amandemen UUPA

BANDA ACEH - Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), hingga kini dilaporkan masih belum dapat diterapkan seutuhnya di Aceh, mengingat sejumlah aturan pelaksanaannya belum ada. Bahkan, UUPA yang lahir pascakesepakatan damai (MoU) Helsinki 2005 lalu itu, masih perlu diamendemen.

Sehubungan dengan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam kapasitasnya selaku calon presiden (capres), yang Sabtu (13/6) kemarin, melakukan kampanye dialogis di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI nanti siap memperjuangkan proses amandemen UUPA.

“Kalau memang ada yang belum dimasukkan saya kira masih bisa dilakukan. Yang penting Aceh ini harus damai. Maka kalau ada keinginan untuk mengandemen UUPA, ya tidak masalah kalau itu memang diperlukan. Kan di dunia ini yang tidak boleh diubah Quran dan Hadis, selain itu semua bisa kita ubah karena buatan manusia,” katanya yang mendapat aplus para hadirin.

Bahkan, JK juga berjanji ia akan tetap terus menjaga perdamaian Aceh ini. “Saudara-saudara tidak perlu ragu, kapan pun dan dalam keadaan apa pun saya akan tetap menjaga proses damai Aceh ini. Aceh bagi orang Bugis adalah saudara yang tidak bisa dipisahkan dan memiliki benang sejarah yang masih kental. Maka Aceh bagi saya bagian yang tak terpisahkan,” katanya.

Menurut JK, semua PP yang menyangkut dengan UUPA dan Sabang saat ini sedang dibahas di Jakarta antar departemen. “Saya sudah minta sebelum pemerintahan ini berakhir semua PP tersebut sudah lahir. Dan bila nanti ini tidak juga siap, maka bila kami terpilih menjadi presiden nantinya akan kita selesaikan. Karena semua ini penting demi negeri dan bangsa ini,” kata JK yang mendapat aplus 1.000 hadirin yang menghadiri kampanye dialogis itu.

Proses damai
Dalam kampanye dialogis yang dihadiri pengurus DPD Partai Golkar Aceh, segenap Tim Kampanye Daerah (Tim Kamda) JK-Wiranto, dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh itu, Jusuf Kalla memaparkan panjang lebar seputar latar belakang berakhirnya konflik Aceh dan dicapainya kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu.

Menurut JK, dalam proses perjanjian damai itu dirinya terpaksa bagaikan berjalan sendiri, karena setiap masalah yang dirundingkan dalam dalam perdamain “pemimpin” dan “presiden” menolak menandatanganinya, seperti soal partai lokal. “Coba periksa, tak ada tanda tangan siapa pun kecuali tanda tangan saya di dalam perjanjian perdamaian Helsinki itu. Saya pernah minta untuk ditandatangani soal pendirian partai lokal, akan tetapi presiden tidak mau. Akhirnya, saya yang menandatangani dengan segala risiko. Dan itu saya lakukan setelah 10 kali membacakan Surat Yassin bersama istri saya,” paparnya.

Bahkan, JK menyatakan presiden hanya manggut-manggut saat dilapori soal perkembangan perundingan damai Aceh. “Semua yang saya lakukan terkait perundingan damai Aceh itu, sepengetahuan Presiden. Dan, itu saya laporkan. Waktu saya laporkan, beliau biasanya manggut-manggut. Pemimpin itu cukup mengangguk-angguk saja. Presiden kita bagus karena tidak pernah menolak, meskipun juga tidak pernah memberikan pengarahan (soal perundingan),” ungkap JK yang meminta wartawan untuk tidak salah kutip karena semua itu atas persetujaun presiden pihaknya lakukan.

JK juga menceritakan peranan SBY saat pemberlakuan Darurat Sipil di Aceh. Sebaliknya, ia juga seperti mengklarifikasi siapa yang menandatangani Darurat Sipil di Aceh pada waktu itu. “Bukan kami (yang keluarkan). Kami waktu itu Menko Kesra. Ada teman saya yang meneken darurat sipil waktu itu. Kalau Pak Wiranto (pasangannya sebagai cawapres), justru yang mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM), dan minta maaf kepada seluruh masyarakat Aceh,” katanya.

JK menyatakan dirinya maju sebagai Capres bersama Cawapres Wiranto kali ini dengan sebutan pasangan Nusantara ini sebuah upaya untuk merubah paradigma lama yang selama ini berkembang di tengah masyarakat negeri ini. “Tradisi yang terjadi selama ini, kan orang yang jadi presiden itu dilihat di mana ia lahir dan bukan kemampuan si calon itu. Saya bersama Wiranto ingin merubah tradisi ini. Mungkin tahun 2009-2014, saya sebagai orang Sulawesi menjadi presiden. Maka tak tertutup kemungkinan tahun 2014 orang Aceh menjadi presiden di negeri ini,” katanya.

Dalam kunjungannya ke Aceh, JK dan rombongan yang didampingi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, juga melakukan kunjungan silaturrahmi ke Kantor Pusat Partai Aceh serta berdialog dengan sejumlah pimpinan partai pemenang pemilu legislatif di Aceh itu, seperti Muzakir Manaf dan lain-lain.(sup)

Akses m.serambinews.com dimana saja melalui browser ponsel Anda.

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

SAMBUT CALON PRESIDEN oleh partai lokal

SAMBUT CALON PRESIDEN : Calon Presiden dari Partai Golkar Jusuf Kalla yang juga Wakil Presiden RI berbincang-bincang dengan pendukungnya di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Jum'at (12/6) malam. Selain disambut oleh pengurus Partai Golkar, pasangan Wiranto tersebut terlihat disambut oleh mantan Juru Bicara GAM, Sofyan Dawoed dan beberapa petinggi Pengurus Partai SIRA seperti Taufik Abda, Faisal Rid
(Foto : Junaidi | The Globe Journal)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

1.493 Personil Keamanan Kawal JK

Banda Aceh | Harian Aceh - Kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga calon presiden (Capres) ke Banda Aceh hari ini, Sabtu (13/6) akan dikawal 1.493 personil gabungan baik dari TNI, Polri dan aparat Pemda Aceh.

Komandan Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) Kolonel Inf Djoko Subandrio mengatakan, pengamanan itu merupakan prosedur tetap yang berlaku sesuai undang-undang.

“Sesuai tugas pokok kita, setiap pejabat tinggi negara yang datang berkunjung sudah ada protapnya dan itu sejalan dengan UU,” katanya usai Apel persiapan pasukan pengamanan menyambut kedatangan Capres JK, kemarin.

Djoko mengatakan, aparat pengamanan tersebut merupakan pasukan gabungan TNI/Polri, Paspanpres dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. “Ini pasukan gabungan yang dipersiapkan untuk kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Banda Aceh,” kata Kolonel Inf Djoko Sobandrio yang juga Danrem 012/TU itu.

Dari 1.493 personil yang dipersiapkan, kata Djoko, 586 personil dari pasukan TNI, 662 personil dari Polri selebihnya dari Pemda Aceh. “Termasuk di dalamnya ada pasukan Paspampres, dan semua itu kita lakukan sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.

Pengamanan itu sendiri akan dilakukan di beberapa titik yang akan dikunjungi JK di antaranya, Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Bsear, Hotel Hermes Palace, Kantor Golkar, Kantor Partai Aceh dan Peundopo Gubernur Aceh.

Jusuf Kalla tiba di Bandara Internasional SIM Jumat (12/6) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Hari ini JK akan berkampanye dialogis dengan pendukungnya di Pendopo Gubernur Aceh.(bai)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Sidang Gugatan MK, Saksi Akui Diintimidasi Kader PA

Banda Aceh | Harian Aceh - Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin, kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilu yang diajukan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Dalam gugatannya SIRA menyatakan pemilu di Aceh sarat dengan intimidasi, kecurangan dan diskriminasi yang dilakukan kader Partai Aceh.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim MK Muaharar Siahaan SH, meminta keterangan 20 saksi dari partai SIRA melalui teleconference, antara ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sedangkan saksi SIRA di Fakultas Hukum Unsyiah.

Azhari Ketua Partai SIRA Bener Meriah dalam kesaksiannya mengungkapkan, terjadi intimidasi yang luar biasa dilakukan Kader Partai Aceh terhadap kader SIRA. “Bahkan dengan ancaman akan dibunuh,” jelasnya.

Menurut dia, ancaman tersebut sebelumnya telah dilaporkan kepada pengawas pemilu di sana, namun tidak ada proses lebih lanjut.

Sementara Avianti, saksi dari Kecamatan Syiah Kuala mengungkapkan, saksi TPS dari Partai SIRA diintimidasi dan disuruh meninggalkan TPS saat perhitungan suara di mulai. “Selain itu juga terjadi pengurangan 100 suara untuk SIRA di kecamatan itu,” ungkap dia.

Menurut dia, suara yang dikurangi kemudian berpindah ke salah satu Caleg PA dan Caleg PKS. “Kebetulan Caleg PA tersebut juga merangkap lurah,” jelas dia.

Sementara Angota KIP Aceh dari Ruang Sidang MK menyatakan, laporan yang diajukan partai peserta pemilu ke pihak Panwaslu tidak disertai bukti-bukti penguat. “Sehingga menyulitkan Panwaslu menindak lanjuti,” jelasnya.

Sementara Ketua Majelis Hakim Muaharar Siahaan meminta pada sidang lanjutan pada Kamis besok, Partai SIRA dapat mengajukan bukti-bukti ke persidangan. “Kita mengharapkan bukti-bukti dalam mengambil keputusan, tidak semata dengan penyataan saja,” kata dia.

Secara terpisah, Taufik Abda mengungkapkan kepuasannya atas disidangkan gugatan SIRA oleh MK. “Berarti dari bukti awal yang di ajukan SIRA, MK mengakui bahwa ada kecurangan pemilu di Aceh,” jelas dia.

Kita Berharap dengan ditindaklanjuti kasus ini oleh MK, pada pemilu presiden maupun Pemilu Legislatif 2014 tidak terulang kembali hal-hal seperti ini.(rta)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Masyarakat Aceh Pro JK Dideklarasikan

BANDA ACEH - Satu lagi organisasi pendukungan calon presiden hadir di Aceh. Bertempat di Taman Sari, Banda Aceh, Minggu (7/6), sejumlah orang yang didominasi para politisi muda, mendeklarasikan berdirinya Masyarakat Aceh Pro JK (Mapro-JK). Dalam acara deklarasi tersebut, Tim Sukses (Timses) JK-Win Pusat, Jendral Purnawirawan Fakhrurrazi, memimpin pengucapan ikrar untuk bertekad memenangkan JK dan Wiranto dalam Pilpres 2009 di Aceh. Mapro-JK terdiri dari berbagai partai politik, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa dan pemuda, profesi, sektoral, serta organisasi masyarakat sipil lainnya.

Ketua Badan Koordinasi Kampanye Pemenangan Mapro-JK Aceh, Muhammad Taufik Abda, kepada wartawan mengatakan, secara personal bersama teman-teman dan berbagai partai politik dan ormas lainnya cenderung mendukung Jusuf Kalla, sebagai calon presiden. Ia beralasan, dukungan ini dilakukan dirinya dan sejumlah tokoh parpol serta ormas lainnya, mengingat kegelisahan dinamika Aceh selama ini terhadap kelanjutan perdamaian, MoU Helsinki, Undang-undang Pemerintahan Aceh, dan persoalan Aceh lainnya.

Ia mencontohkan, hingga kini, jangankan UUPA direvisi sesuai dengan MoU, aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Pepres baru hanya ada satu untuk Peraturan Pemerintah dan Pepres. “Padahal, dalam UU no 11 tahun 2006 sudah dinyatakan, bahwa pemerintah tidak boleh melewati Tahun 2008 untuk menyelesaikan semua aturan pelaksanaan UUPA,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi Aceh hingga kini dengan dinamika politik pemerintahan tingkat pusat, Yusuf Kalla yang akan menyelamatkan perdamaian Aceh dan aturan pelaksanaan UUPA. Sebab, kata dia, Jusuf Kalla yang merintis perdamaian di Aceh. “Dengan dideklarasikan MAPRO-JK hari ini merupakan penunjukan sikap politik kami kepada masyarakat. Bahkan, lebih 200 relawan telah diambil sumpah dan ditrainning untuk memilih Presiden RI 2009 adalah JK- Wiranto,” pungkasnya.(m)

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

MK Minta SIRA Perkuat Bukti

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang gugatan pelanggaran Pemilu yang diajukan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Ketua Majelis Hakim MK Muaharar Siahaan SH, memeriksa 20 orang saksi dari Partai SIRA.

Partai SIRA mengajukan gugatan ke MK karena tidak puas dengan hasil Pemilu legislatif lalu. Partai ini banyak menemukan kecurangan pada saat pemungutan suara, seperti penggelembungan suara serta sering mendapat intimidasi oleh kader Partai Aceh.



“Di Kecamatan Syiah Kuala (Banda Aceh) telah terjadi penggelembungan suara. Saksi kami diintimidasi dan disuruh meninggalkan TPS,” Kkta Eviyati, salah seorang saksi Partai SIRA, dalam sidang jarak jauh (teleconference), di ruang Multimedia Fakultah Hukum, Unsyiah, Selasa (2/6).

Dia mengatakan, telah terjadi pengurangan 100 suara di kecamatan tersebut. Suara yang hilang itu, kata Eviyati, masuk ke kantung Partai Aceh dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Kami telah menandatangani formulir keberatan, terakhir memang sudah diperbaiki,” sebutnya.

Komisi Independen Pemilihan (KIP), yang diwakili oleh anggota KIP Zainal Abidin menyebutkan, banyak partai yang tidak menujukan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran pemilu maupun intimidasi. “Saksi tidak menujukan bukti yang lengkap,” katanya.

Ketua Majelis Hakim Muaharar Siahaan meminta KIP dan Partai SIRA untuk mengajukan bukti tertulis. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis ini. “Harus ada bukti tertulis dalam sidang berikutnya, kalau cuma kesaksian saja belum lengkap,” ujarnya. []

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda