CamStudio

hai kawan nih aku posting programuntuk rekam webcam cara nya gampang banget

1. sekarang kita lanjut kan saja cara pakai nya
2. beberapa cara menrecam webcam :
3. 
   
4. 1. download dulu softwet nya di sini
   

2. istal sftwer yg sudah anda download
3. klik di tombol bulat yang berwarna merah
seperti gambar di samping


4. Bawakan mose anda ke yang anda mau recam
5. tunggu beberapa menit lalu klik stop tolbol yg warna biru seperti di gambar
5. setelah itu anda bisa liat lagi deh cam dia
selamat mencoba semoga sukses
Free Download

maaf ya mohon di maklumi postingan saya agak ribet
maklum masih belajar nih

FHOTO

mau liat fhoto-fhoto pejuang PARTAI SIRA
liat aja ya tapi masih blom banyak juga soalnya lambat banget unlop nya saya usahakan untuk menanbah ke sini fhoto PARTAI SIRA yang banyak selamat meliahat...

PARTAI SIRA


Krueng mane

Simpang 4 (empat) Bireuen

Rumah Adat Aceh










____________________








INI SAYA (UDIN)



LOGO PARTAI SIRA




PEJUANG PARTAI SIRA
KETUA UMUM DAN KETUA MTP PARTAI SIRA


WAKIL WALI KOTA SABANG DAN WAKIL GUBERNUR

PANITIA RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT KERJA PUSAT

RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT KERJA PUSAT

RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT KERJA PUSAT

RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT KERJA PUSAT

Siapa yang Akan Unggul di Pilkada Pidie Jaya?

PIDIE Jaya adalah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie, dimana daerah yang beribukota di Meureudu ini telah selesai menyelenggarakan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya untuk pertama kalinya tanggal 25 Oktober 2008 yang diikuti oleh 10 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya baik yang mencalonkan diri melalui jalur independen maupun yang ”berjuang” melalui partai politik.

Hasilnya adalah Pilkada ini tidak bisa menghasilkan pemenang karena tidak ada satupun pasangan dari 10 pasangan yang bertanding mendapatkan minimal 30% ditambah 1, sehingga harus dilaksanakan putaran kedua yang akan diikuti dua pasangan peraih suara terbanyak pada putaran pertama, dimana kedua pasangan tersebut berasal dari jalur independen.

Hasilnya adalah Pilkada ini tidak bisa menghasilkan pemenang karena tidak ada satupun pasangan dari 10 pasangan yang bertanding mendapatkan minimal 30% ditambah 1, sehingga harus dilaksanakan putaran kedua yang akan diikuti dua pasangan peraih suara terbanyak pada putaran pertama, dimana kedua pasangan tersebut berasal dari jalur independen.

KIP Pidie Jaya sendiri melalui Basri M Sabi (Ketua KIP Pidie Jaya) telah menyatakan bahwa Pilkada Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya putaran kedua, akan dilaksanakan pada 17 Desember 2008 mendatang, dengan mempertemukan dua pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya.

Yakni pasangan nomor 6 Drs H. M Gade Salam/M Yusuf Ibrahim yang mendapatkan 16.449 suara atau 23,90%.dengan pasangan nomor 7 yaitu Ir Yusri Yusuf/Drs Muhammad AR yang mendapatkan 16.955 suara atau 24,63%. Pada putaran pertama yang lalu pasangan Ir Yusri Yusuf/Drs Muhammad AR unggul tipis dibandingkan pasangan Drs HM Gade Salam/M Yusuf Ibrahim.

Setiap membicarakan dan menganalisa ”perhelatan politik” yang terjadi di Provinsi NAD terutama pasca MoU Helsinki, maka ada dua pernyataan penting yang selalu ditunggu-tunggu jawabannya oleh masyarakat luas yaitu siapakah pasangan yang didukung oleh eks GAM atau KPA serta apakah ”pesta demokrasi” tersebut, bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa intimidasi, teror, propaganda ataupun black campaign.

Kedua pertanyaan ini layak penting karena diakui atau tidak KPA (organisasi yang dibentuk mantan kombatan GAM. Namun sampai saat ini belum pernah didaftarkan ke Kesbang Linmas Politik Provinsi NAD ataupun Kabupaten/Kota), adalah menjadi faktor penting dalam setiap perhelatan politik serta situasi NAD yang masih dalam transisi demokrasi.

Sehingga adalah sebuah prestasi menarik untuk dikaji jika Pilkada dilaksanakan tanpa intimidasi, teror dll. Karena bagaimanapun juga, walaupun pelaksanaan Pilkada tahun 2006 mendapatkan pujian dari Uni Eropa, tapi juga tidak terlepas dari praktik-praktik intimidasi dll.

Berdasarkan hasil pemantauan berbagai kalangan sebelum dan selama Pilkada putaran pertama di Pidie Jaya ataupun laporan media massa, maka dapat disimpulkan bahwa masih adanya intimidasi/teror terhadap keluarga.

Masing-masing pasangan serta tim sukses, peran aparat yang kurang maksimal dan cenderung apatis dalam menyikapi pelanggaran Pilkada, adanya arogansi kelompok tertentu. Adanya TPS yang tidak dijaga/terlambat dijaga oleh aparat keamanan, kurang sosialisasi tentang Pilkada, petugas KIP kurang tegas dalam menjalankan tugasnya, serta suara dukungan KPA yang tersebar kepada 3 (tiga) pasangan yaitu Drs. HM Gade Salam/M Yusuf Ibrahim, Drs Tgk Nasruddin Hasan/Drs Ridwan M Ali serta pasangan Said Muhammad/H. Irsyadullah, SE.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika AKBP Dedy Setyo (Kapolres Pidie) mengatakan berdasarkan analisa dan informasi yang dihimpun Polisi, putaran kedua yang akan mempertemukan pasangan Yusri Yusuf/Muhammad AR dan M. Gade Salam/Yusuf Ibrahim, sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya konflik.

Polres Pidie memperkirakan Pilkada Pidie Jaya putaran kedua, potensi konfliknya lebih tinggi dibandingkan Pilkada putaran pertama. Untuk itu, kedua pendukung kandidat harus berkompetisi secara fair dalam rangka menutup kran konflik. Potensi konflik akan diperkirakan akan berpeluang lahir, jika kedua pendukung tidak bertarung secara benar. Apalagi sempat adanya intimidasi kepada pendukung tertentu, untuk memaksa memilih calon yang diusungnya.

Pernyataan atau sinyalemen Kapolres tersebut ada benarnya, karena tanggal 31 Oktober 2008 terinformasi dari masyarakat bahwa ada kelompok tertentu yang telah memanggil seluruh kepala desa di Kecamatan Meurah Dua dan Kecamatan Meuredu, untuk mengajak masyarakat dengan cara mengintimidasi dan mengancam agar memilih pasangan yang didukung kelompok tersebut pada putaran kedua Pilkada Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya.

Sementara itu, Adnan Beuransyah, juru bicara Partai Aceh dalam sebuah situs berita pernah mengatakan, sejauh ini Partai Aceh tetap menghormati pilihan masyarakat Pidie Jaya, serta ini menunjukkan keterbukaan Partai Aceh dalam soal pesta demokrasi.

Walaupun pasangan Gade Salam/M Yusuf Ibrahim sampai saat ini menempati peringkat kedua dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya. Perolehan suara pada Pilkada ini bukan mencerminkan turunnya kepercayaan rakyat kepada Partai Aceh/KPA, namun karena masyarakat mempunyai pilihan sendiri.

“Kekalahan pasangan yang didukung KPA atau Partai Aceh pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya, kemungkinan disebabkan karena suara kami terbagi-bagi. Setidaknya ada 3 (tiga) calon pasangan Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya yang meminta dukungan kepada KPA atau Partai Aceh,” tambah alumnus IAIN Ar Raniry ini.

Hati-hati Memilih

Pilkada putaran kedua Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya harus dicermati dan diikuti secara seksama oleh masyarakat khususnya Pidie Jaya, agar tidak salah dalam memilih calon kepala daerahnya. Sebab kesalahan dalam memilih calon Kepala Daerah maka segala resiko, ketidakberhasilan, kegagalan ataupun keberhasilan akan dinikmati secara bersama-sama oleh anggota masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai langkah yang baik untuk menghadapi Pilkada Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya, maka masyarakat harus memperhatikan program kerja yang ditawarkan kedua pasangan serta kemampuan kedua pasangan, untuk merealisasikan program kerja tersebut. Hal ini penting agar tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Pidie Jaya bisa segera berakhir.

Disamping itu, masyarakat juga harus memilih pasangan calon Kepala Daerah yang bisa semakin mengeratkan hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemprov NAD serta Pemkab Pidie Jaya pada khususnya, agar setiap program kerja ataupun langkah yang akan diambil Kepala Daerah nantinya akan tetap mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemprov NAD, sehingga mutlak mempelajari “latar belakang” calon Kepala Daerah apakah akan memimpin secara arogan, memimpin one man show atau akan memimpin dengan cara-cara mengutamakan kepentingan kelompoknya, karena misalnya sudah terlanjur membuat kontrak politik baik tertulis ataupun lisan dengan kelompok tertentu yang intinya menjanjikan proyek, jabatan ataupun lainnya.

Penting untuk diingat oleh masyarakat Pidie Jaya bahwa “kesalahan” dari masyarakat di daerah Kabupaten/Kota yang lainnya dalam memilih Kepala Daerah hanya karena faktor-faktor ego sentris, kelompok seperjuangan ataupun karena faktor takut terintimidasi harus dikesampingkan.

Bagaimanapun juga, di era demokratisasi seperti sekarang serta mengingat di Nanggroe Aceh Darussalam sedang diterapkan syariat Islam. Maka rakyat sebaiknya memilih pasangan calon Kepala Daerah yang tidak melakukan money politics, tidak berjanji muluk-muluk dan tidak melakukan intimidasi baik secara langsung, melalui tim suksesnya ataupun pihak ketiga, karena sejatinya dalam Islam “intimidasi dan money politics adalah haram dan perbuatan dosa”. (*)

*) Kedua penulis adalah pemerhati masalah kekinian Aceh. Tinggal di Banda Aceh.

CERITA ORANG PENERUS SIRA

MESKI sering bercukur, jambang dan jenggotnya sudah mulai tumbuh lebat memenuhi wajah hitam manisnya. Sekilas wajahnya terlihat sangar dan kasar. Apalagi, kalau berbicara, nadanya selalu tinggi dan meledak-ledak. Belum lagi tatapan matanya yang tajam. Orang pasti mengira, pria kelahiran Simpang Tiga, Pidie ini sosok yang angker. Ditambah riwayat hidupnya yang sering keluar-masuk penjara. Tapi tunggu dulu, dia di penjara bukan karena kasus kriminal atau residivis. Dia masuk penjara murni karena ideology yang dianut dan diperjuangkannya.

“Saya masuk penjara karena aktivitas saya di lembaga Sentral Informasi Referendum Aceh,” ujarnya singkat. Ya…SIRA memang organisasi yang paling vocal menuntut referendum saat konflik Aceh berlangsung. Saban hari dia turun ke jalan berdemo. Tak hanya itu, bersama rakan-rakannya mendirikan organisasi Himpunan Aktivis Antimiliterisme (HANTAM) dan beberapa buffer aksi. Wajar jika orang memberinya gelar tukang demo.

“Tapi itu dulu,” ucap salah satu anggota penulis konsep pidato Gubernur Aceh ini kepada Harian Aceh kemarin. Dia kebagian untuk isu yang menyangkut HAM dan Politik.

Karena terlalu sibuk berpolitik, aktivis yang sering disapa MTA ini sampai lupa menyelesaikan kuliah. Padahal sampai sekarang dia masih tercatat sebagai Mahasiswa Dakwah Jurusan Komunikasi IAIN Ar Raniry. “Ingin sih menyelesaikan kuliah, tapi berkas-berkas kuliah saya sudah hilang. Malah, NIM saja saya tidak tahu lagi,” jelasnya sambil tertawa lepas.

Pria kelahiran 5 Mei 1979 ini tercatat lima kali ditangkap oleh polisi. Salah satunya saat aksi pengibaran bendera GAM di Simpang Lima. Ketika darurat militer tempat tinggalnya di PKM IAIN Ar Raniry digerebek oleh Polisi yang datang dengan 8 truk reo. Tapi dia berhasil lolos. Selepas itu melalang-buana sampai ke Jakarta dan Bandung. Namun, nasibnya apes. MTA ditangkap polisi saat berada di asrama Mahasiswa Aceh. Polisi menuduhnya Ajudan Menteri Keuangan GAM, Muhammad Usman Lampoh Awe. Dia divonis 8 tahun penjara dengan tuduhan makar.

“Saat damai, saya mendapatkan amnesty dan bebas,” kata MTA yang juga seorang Qari ini. Sekarang, kesibukannya luar biasa. Dia dipercaya sebagai Kepala Humas SIRA dan Ketua Bidang Internal Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Partai SIRA). Bahkan, karena ingin terus berbuat untuk Aceh, dia mendirikan sebuah Yayasan yaitu Aceh Development Expand Foundation (ADEF).

Saat ditanya, enak mana hidup dulu dengan sekarang? Sama-sama tidak enak lah. Tapi, dirinya tidak mau masuk penjara lagi. “Di dalam penjara sungguh tidak enak. Setiap hari dipukul dan merasakan daging mentah (bogem, red),” kenangnya. Padahal statusnya saat itu adalah tahanan politik. “Namun saat ini hal tersebut sudah berubah, saya sudah bebas sekarang,” ucapnya.

Namun, baginya, masa-masa hidup dipenjara adalah pengalaman yang tak terlupakan, dan akan diingat seumur hidup. “Tidak sembarang orang bisa masuk penjara,” ujarnya sambil berkelakar. Dia pantas ceria sekarang, karena baru saja mempersunting seorang gadis pujaan hati bernama Malahayati, SH, yang juga Bendara Umum Partai Rakyat Aceh (PRA). “Hitung-hitung untuk koalisi,” sambungnya mantap.(murdani)

54 Caleg PA Pidie Diambil Sumpah

Sigli | Harian Aceh-Sejumlah 54 calon legislatif (Caleg) Partai Aceh (PA) Wilayah Pidie diambil sumpahnya di kantor PA setempat yang dipimpin Qadhi wilayah, Tgk. Muhammad Husen Kasem, Rabu (12/11).

Menurut Ketua PA Wiayah Pidie, Sarjani Abdullah, ke-54 caleg dari PA tersebut diambil sumpahnya agar tetap menjalankan amanat sesuai AD/ART partai. Sumpah ini, katanya, bagian dari pembekalan kader PA yang akan menjadi anggota legislatif jika terpilih pada Pemilu 2009 mendatang. ”Sumpah tersebut dilakukan agar caleg PA di Pidie taat kepada Pimpinan dan hukum Syariat,” katanya.

Seluruh Caleg PA yang dimbil sumpahnya kemarin, berasal dari 23 kecamatan di Pidie. Kepada mereka, Sarjani berharap, agar jika terpilih harus dapat mengemban amanah rakyat serta dapat bekerja sesuai dengan aturan dan tanpa pamrih.
Setelah acara selesai, seluruh caleg diminta menandatangani berkas sumpahnya dalam bahasa Arab dan melayu.[zuk]

Oknum Caleg PKPI Timbun Pupuk dan Kayu

Jumat, 28 November 2008 | 07:07
KUTACANE–Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Agara yang selama ini dituding tidur, kini mulai unjuk gigi bekerja sama dengan polisi untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk dilapangan. Dalam satu penggerebekan, berhasil ditemukan timbunan pupuk urea dan kayu ilegal yang tersimpan dalam gudang. Lebih mengejutkan lagi, pemiliknya adalah salah satu caleg PKPI yang terdaftar di KIP Agara.

Di saat petani menjerit akan mahal dan langkanya pupuk, perbuatan yang dilakukan Gabe Maratua Tambunan ini benar-benar tidak terpuji. Pasalnya, sebagai salah satu calon kandidat pilihan rakyat yang akan maju dalam Pemilu mendatang, ia sudah tak peduli terhadap kebutuhan petani.

Pria yang mencalonkan diri melalui Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP) daerah pemilihan III Kecamatan Seumadam, Lawe Sigala-gala tersebut dituding telah menjadi pelaku penimbunan pupuk urea dan kayu ilegal. Hal ini berdasarkan dari penggerebekan gudang UD Namora Tani miliknya, Kamis (27/11) siang kemarin.

Anggota DPRA yang merangsek masuk bersama aparat Polres Agara, wartawan dan anggota LSM membuat para pekerja gudang penggilingan padi di Desa lawe Tua Kecamatan lawe Sigala-gala ini terkejut.

Gabe Maratua Tambunan yang berada di lokasi sempat terlihat menghalangi tim gabungan untuk melakukan penyitaan. Bahkan caleg PKPI tersebut sempat adu argument dengan ketua Tim DPRK Agara. Dirinya berkelit kalau pupuk urea yang berada di kilang padi tersebut bukan ditimbun, melainkan disimpan.

Upaya Gabe tampaknya sia-sia saja. Anggota DPRA yang dipimpin oleh Rasyidun Pagan,SE bersama petugas kepolisian terus melakukan police line.

“Kita tidak perduli apa alasan pengusaha yang juga Caleg dari PKPI ini. Yang jelas ada indikasi penimbunan pupuk untuk kepentingan pribadi. Sementara masyarakat sudah lama kesulitan pupuk,” kata Rasyidun Pagan.

Sementara HM Salim Fakhri,SE,MM kepada Koran ini mengatakan, "agar siapapun pelaku penimbunan pupuk yang duduga kuat sebaai mafia kelangkaan pupuk selama ini harus ditindak tegas. Aparat kepolisian jangan bermain dengan masalah ini," katanya.

Menurut masyarakat yang tinggal disekitar gudang penimbunan pupuk, pengusaha ini menjual pupuk kepada warga dengan harga Rp 135-150 Ribu/sak. Padahal harga nett dari pemerintah hanya Rp 75 ribu, karena pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi.

Manaor (50) warga lawe Tua mengatakan, ”Biar ditangkap saja pupuk itu pak, kalau tidak ditangkap pengusaha ini akan terus menekan kami yang petani. Karena suka hatinya saja membuat harga pupuk,sekarang biar tau rasa dia,” katanya.

Anggota DPRK Agara tidak mau menjadikan temuan penimbunan pupuk ini hanya sebagai kerja akal-akalan. Karena sehari sebelum ditemukan, DPRK bersama Bupati mengadakan rapat tentang kelangkaan pupuk sehingga dibentuk tim pengawas. "Hari ini kita temukan pupuk yang ditimbun, kita akan kawal pupuk ini hinga ke Mapolres Agara, karena diduga masih banyak pengusaha lain yang menyimpan pupuk," tambah Fakhri.

Sementara itu menanggapi masalah ini, Sekretaris KIP Agara Rasimen yang dihubungi Metro Aceh pada Kamis sore membenarkan kalau Gabe Maratua Tambunan merupakan Caleg PKPI. "Dia maju sebagai calon dari Dapem III, Kecamatan Seumadam, Lawe Sigala-gala,"ujar Rasimen.

Kayu Ilegal Juga Disimpan

Bersamaan dengan temuan pupuk urea bersubsidi yang ditimbun Gabe, aparat Polres Agara bersama tim DPRK juga menemukan sedikitnya tiga ton kayu illegal yang sudah diolah dari gudang tersebut.

Tumpukan kayu ini berdampingan dengan timbunan pupuk urea. Informasi yang diperoleh dari salah seorang anggota Gabe menyebutkan kalau kayu olahan itu semula akan dijual di panglong milik Namora Tani. Namun karena maraknya penangkapan kayu yang dilakukan polisi, terpaksa disimpan di dalam kilang.

Bahkan anggota Caleg tersebut sempat menghiba kalau kayu jangan dibawa karena merupakan titipan orang lain.
HM Salim Fakhri dan Rasyidun Pagan pun turut terkejut dengan temuan itu. "Kami cuma pupuk yang ditimbun, ternyata kayu ilegal pun turut disimpan.

Bagi kami apapun itu nama barangnya, atas nama illegal maka semuanya akan diserahkan kepada hukum. Masalah benar dengan salah, itu urusan nanti dengan hukum, kalau salah ditindak tegas!”jelas mereka.

Kapolres Aceh Tenggara AKBP Herdi Pujiono,SH melalui Kabag Ops AKP Fakhri kepada Koran ini mengatakan akan menindak lanjuti temuan ini,saat ini juga kita akan perintahkan kapolsek Lawe Siala-gala untuk mengamankan TKP agar kayu illegal tersebut tidak berpindah tempat.

“Besok semua barang bukti akan diangkat dari TKP,untuk sore ini Polsek lawe Sigala akan memasang garis polisi sebagai langkah awal serta mengamankan lokasi,tidak ada barang bukti yang bisa keluar dari sana. Besok pasti diangkat,” kata kabag Ops.

Pihak kepolisian pun segera melayangkan surat panggilan untuk memberikan keterangan tersangkut dua kasus tersebut. (mag-25/udin)

DPRA: Kinerja SKPA Bobrok!

Banda Aceh l Harian Aceh—Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengkritik kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Mereka menilai, hampir seluruh SKPA berkinerja bobrok, terutama menyangkut rendahnya kualitas proyek dan rentan penyimpangan.

Demikian sari pendapat empat anggota fraksi berbeda di DPRA dalam pemandangan umum anggota dewan terhadap Nota Perhitungan APBA 2007 pada Rapat Paripurna DPRA, Selasa (25/11).

Iskandar dari fraksi Golkar dan Basrun Yusuf dari fraksi PPP mengatakan SKPA atau dinas/badan di jajaran Pemerintah Aceh mempunyai kinerja dengan nilai rapor ‘merah’. Artinya, sejumlah dinas teknis dan penerima dana serapan terbesar baik dari dana otonomi khusus (Otsus) maupun anggaran reguler dari APBA belum bekerja secara amanah.

Kedua anggota dewan dari daerah pemilihan Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah ini menyatakan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja, serta Badan Ketahanan Pangan masih memperlihatkan sejumlah kebobrokan.

Hasil temuan anggota dewan di lapangan, Dinas Pendidikan masih banyak terjadi ketimpangan, terutama mengenai bangunan sekolah yang belum selesai sesuai target yang disepakati dalam kontrak, sehingga banyak pekerjaan ditelantarkan.

Di samping itu, mutu bangunan banyak yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian kontrak. “Pengamatan kami di lapangan, hal ini disebabkan para pelaksana pekerjaan (pemborong) berusaha menekan harga penawaran serendah mungkin agar dapat memenangkan pelelangan,” ujar Basrun.

Laporan dari Pansus XVII DPRA juga menemukan buruknya kualitas pekerjaan yang didanai dengan APBA 2007, sehingga terkesan tidak berperannya perusahaan konsultan pengawas sebagaimana dialami pada pembangunan SMPN 6 Langsa, SKB Singkil, SMA Unggul Lhoksukon, dan SMA Unggul Sabang.

Anggota fraksi PPP ini juga mendesak pimpinan dewan untuk segera membentuk Pansus Pendidikan yang akan mengungkap berbagai ketimpangan dan kerugian uang negara serta mencari solusi di bidang pendidikan. Usul yang diungkap Basrun juga didukung oleh Iskandar (Golkar), Muslim Ayub (PAN), Fuadi Sulaiman (PKS), Syamsul Bahri (PBR dan Saifuddin Samin (PBB).

Sementara Muslim Ayub (PAN) dan Fuadi Sulaiman (PKS) menilai, penggunaan anggaran yang besar jika kualitas proyeknya rendah maka tidak ada manfaat dari segi utilitasnya (kegunaannya) bagi masyarakat. “Hal ini memperlihatkan masih bobroknya kenerja SKPA,” sebut Muslim Ayub.

Dia mencontohkan, kebrobrokan di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Banyak pekerjaan jalan yang didanai dengan anggaran 2007 belum diselesaikan dengan baik, antara lain jalan Rikit Gaib-Ketukah dan ruas jalan lainnya. “Kami juga belum memperoleh jawaban yang memuaskan dari gubernur tentang pemasangan jembatan Balley di Kecamatan Pining, Gayo Lues. Sampai saat ini jembatan pengganti rangka baja yang rusak diterjang banjir Desember 2006, belum dapat berfungsi, padahal jembatan ini sangat penting sebagai penghubung antar desa di seberang sungai,” lanjut Muslim Ayub.

Anggota dewan asal Aceh Tenggara ini juga mempertanyakan mengapa yang menangani pemasangan jembatan itu Biro Pembangunan Setda Aceh, bukan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang mempunyai Tupoksi untuk itu.

Seperti diketahui, anggaran belanja 2007 yang terserap hingga akhir masa berlaku tahun anggaran sebesar Rp3.137.627.210.432.87 atau 77,53 persen. Namun tidak ada artinya jika masih banyak SKPA yang mengabaikan kualitas proyek. Bahkan, ada proyek yang sama sekali tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(udin)